Pengertian Outsourcing

Pengertian Outsourcing

Outsourcing adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa outsourcing)[1].

Menurut Libertus Jaehani[2] outsourcing adalah penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk membagi resiko dan mengurangi beban perusahaan tersebut.

Pengertian outsourcing juga dipaparkan oleh Komang Priambada dan Agus Eka Maharta[3] outsourcing adalah pengalihdayaan sebagian atau seluruh pekerjaan dan atau wewenang kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakaian jasa outsourcing baik pribadi, perusahaan, divisi atau pun sebuah unit dalam perusahaan. Jadi menurut Komang pengertian outsourcing untuk setiap pemakaian jasanya akan berbeda-beda. Semua tergantung dari strategi masing-masing pemakai jasa outsourcing baik itu individu, perusahaan atau divisi maupun unit tersebut.

Outsourcing juga diartikan sebagai proses memindahkan pekerjaan dan layanan yang sebelumnya dilakukan di dalam perusahaan kepada pihak ketiga[4].

---

[1] Sehat Damanik, op. cit., hlm. 2. Dan lihat juga Chandra Suwondo, Outsourcing Implementasi di Indonesia, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm. 2-3.

[2] Libertus Jehani, Hak-hak Karyawan Kontrak, Forum Sahabat, Jakarta, 2008., hlm. 1.

[3] Komang Priambada dan Agus Eka Maharta, Outsourcing Versus Serikat Pekerja: An Introduction To Outsourcing, Alihdaya Publishing, Jakarta, 2008, hlm. 12.

[4] Iman Sjahputra Tunggal, Teori dan Kasus Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Harvarindo, Jakarta, 2009, hlm. 307.

Pengertian Tenaga Kerja

1.2 Pengertian Tenaga Kerja

Bekerja merupakan suatu wujud dari pada pemenuhan kebutuhan, itu dikarenakan manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai akal dan pikiran yang melebihi makhluk lain dan memiliki berbagai kebutuhan. Untuk terpenuhnya kebutuhan harus melakukan usaha dan bekerja, kebebasan berusaha untuk menghasilkan pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari merupakan hak seseorang. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

(1) “Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

(2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

Didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Sedangkan pengertian pekerja/buruh menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah “Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Buruh adalah orang yang bekerja pada majikan atau perusahaan apapun jenis pekerjaan yang dilakukan. Orang itu disebut buruh apabila dia telah melakukan hubungan kerja dengan majikan. Kalau tidak melakukan hubungan kerja maka dia hanya tenaga kerja, belum termasuk buruh[1].

Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan yang merupakan undang-undang tentang tenaga kerja sebelum diubah menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan pengertian tenaga kerja ”Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat”. Dari pengetian di atas terdapat perbedaan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak memuat kata ”baik di dalam maupun di luar hubungan kerja” dan adanya penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat. Pengurangan kata tersebut akan dapat mengacaukan makna tenaga kerja itu sendiri seakan-akan ada yang di dalam dan ada pula di luar hubungan kerja serta tidak sesuai dengan konsep tenaga kerja dalam pengertian umum. Penambahan kata sendiri pada kalimat memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat karena barang atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja tidak hanya untuk masyarakat tetapi juga untuk diri sendiri, sehinga menghilangkan kesan bahwa selama ini tenaga kerja hanya bekerja untuk orang lain dan melupakan dirinya sendiri[2] .

---

[1] Zainal Asikin et al, op. cit., hal. 43

[2] Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 16.

Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Pengertian Hukum Ketenagakerjaan
Hukum perburuhan/ketenakerjaan barulah dapat dimengerti setelah membaca atau mempelajari semua aturan perburuhan(1). Dalam kepustakaan hukum selama ini selalu menyebutkan dengan istilah hukum perburuhan . dalam bukunya Imam Soepomo(2) disebutkan mengenai hukum defenisi hukum perburuhan antara lain dari Molennar, mengatakan bahwa “arbeidsrecht” (hukum perburuhan) adalah bagian dari hukum yang berlakuyang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antara buruh dengan penguasa.
Sedangkan menurut Mr. M.G. Levenbach(3) merumuskan “arbeidsrecht” sebagai sesuatu yang meliputi hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja.
Mengkaji pengertian di atas tampak jelas hukum perburuhan setidak-tidaknya mengandung unsur(4) :
a. himpunan peraturan (baik tertulis dan tidak tertulis)
b. berkenaan dengan suatu kejadian/peristiwa
c. seseorang yang bekerja pada orang lain
d. upah
Dari unsur-unsur di atas, jelas substansi hukum perburuhan hanya menyangkut peraturan yang mengatur hubungan hukum seseorang yang disebut buruh bekerja pada orang lain yang disebut majikan (bersifat keperdataan), jadi tidak mengatur hubungan hukum di luar hubungan kerja. Yang sesuai dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1957. Saat ini kondisinya telah berubah dengan intervensi pemerintah yang sangat dalam di bidang perburuhan, sehingga kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah demikian luas, tidak hanya aspek hukum yang berhubungan dengan hubungan kerja saja, tetapi sebelum dan sesudah hubungan kerja. Konsep ini secara jelas diakomodir dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenagakerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Berdasarkan pengertian ketenagakerjaan tersebut dapat dirumuskan pengertian hukum ketenagakerjaan adalah semua peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan bekerja. Jadi pengertian hukum ketenagakerjaan lebih luas dari hukum perburuhan yang selama ini kita kenal yang ruang lingkupnya hanya berkenaan dengan hukum antara buruh dengan majikan dalam hubungan kerja saja(5) .

[1] Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 22

Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 [2] Iman Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta, 2003, hal 1-2.
[3] Ibid., hal 2
Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 [4] Lalu Husni., opcit. hal. 23.
<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false IN X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 [5] Ibid., hal. 23-24.